Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Ruang Lingkup

Pemahaman tentang hukum administrasi negara sangatlah sulit untuk dilakukan, ditambah lagi mengingat banyak pihak yang menyatakan pemhamannya mengenai defini dari hukum administrasi negara yang ia pahami. Namun, baiknya yang dijadikan sebagai pedoman dan juga pengembangan wawasan pendapat para ahli hendaknhya dijadikan acuan mengenai definisi hukum administrasi negara ini. Berikut merupakan pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum Tata Negara

  1. Open Hein menyampaikan bahwasanya hukum administrasi negara ialah penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi yang ada serta tak menutup kemungkinan juga pada badan-badan yang rendah.
  2. H.P. Beltefroid mengatakan bahwasanya hukum administrasi negara merupakan seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan bisa memnuhi tugasnya.
  3. Logemann menyatakan bahwasanya hukum administrasi negara merupakan seperangkat norma-norma yang saling berhubungan dengan pejabat administrasi negara yang melakukan tugasnya dengan cara khusus.
  4. De La Bascecoir Anan mengatakan bahwasanya hukum administrasi negara terdiri atas serangkaian aturan yang menjadikan suatu negara berfungsi untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan pemeritahan.
  5. J. Van Apeldoorn menyatakan bahwasanya hukum administrasi negara ialah serangkaian aturan yang seharusnya diperlihatkan oleh penguasa negara.
  6. A.H. Strungken mengatakan bahwasanya hukum administarsi negara terdiri dari aturan-aturan yang mampu menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.

Dalan proses menjalankan tugasnya hukum administrasi negara pun menganut asas-asas tertentu. Asas-asas dari Hukum Administrasi Negara yaitu, sebagai berikut:

  1. Asas yuridikitas yaitu meliputi  berbagai tindakan pejabat administrasi negara yang tidak boleh melanggar hukum serta harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Asas legalitas Mengingat bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang dimaksut dengan asas legalitas ialah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya).
  3. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas

 

  1. Tujuan Hukum Administrasi Negara:

Adapun beberapa tujuan dari hukum administrasi negara yaitu sebagai berikut:

  1. Memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara;
  2. Memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukumperdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara.

  1. Ciri-ciri Hukum Administrasi Negara

  • Memiliki hubungan istimewa diantar negara dan juga warga negara
  • Memiliki sekumpulan norma yang mampu mengatur kewenangan para pejabat ataupun lembaga negara
  • Terdapat pejabat-pejabar negara yang memimiliki tugas dalam melaksanakan dari perjanjian istimewa
  • Memuat pegelolaan administrasi terhadap sebuah lembaga tertentu

 

  1. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Mengenai ruang lingkup dari hukum administrasi negara ini ternyata memiliki beberapa pendapat mengenai, terlebih lagi dalam kaitannya dengan hukum tata negara.

Secara umum, hukum administrasi negara ini memuat tentang hukum yang berkaitan dengan dasar-dasar dan prinsip–prinsip utama dari administrasi negara, hukum tentang organisasi administrasi negara, hukum tentang aktivitas –aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana-sarana  administrasi negara, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah, hukum administrasi kepegawaian, hukum  administrasi keuangan, hukum administrasi materil, dan juga hukum administrasi perusahaan negara, serta hukum tentang peradilan administrasi negara.

Berbicara tentang Hukum Administrasi Negara erat kaitannya dengan Hukum Tata Negara. Keduanya merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan memiliki objek penelitian yang berkaitan. Yaitu menyinggung tentang negara. Dalam Ilmu Hukum, Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan hukum publik dan merupakan bagian daripada Hukum Tata Negara. Diketahui bahwsanya Hukum Admnistrasi Negara mengatur segala tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan praktik kehidupan Negara. Hukum Admnistrasi Negara merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam Negara bersama warga masyarakatnya. Sedangkan Hukum Tata Negara adalah ilmu hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara lembaga di dalam suatu Negara, yaitu  yang berkaitan dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Van der Pot juga menyampaikan pendapatnya mengenai Hukum Tata Negara yang berisikan peraturan-peraturan yang mampu menentukan badan-badan yang diperlukan, terdiri atas wewenang masing-masing badan, memiliki hubungan antara badan yang satu dengan yang lain, serta juga memiliki hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu Negara.